Warga Negara dan Kewarganegaraan

Sabtu, Oktober 29, 2011 0 Comments

Warga Negara dan Kewarganegaraan

1. Dasar Hukum yang Mengatur Warga Negara

a.Pada Masa Pemerintahan Hindia-Belanda

Menurut Peraturan Hindia-Belanda (Indische Staatstregeling) 1927

Penghuni atau penduduk tanah air yang bukan orang asing disebut

Kawulanegara Belanda, terbagi menjadi:

1. Golongan Eropa

a) Bangsa Belanda

b)Bukan bangsa Belanda tapi berasal dari Eropa

c) Bangsa Jepang

d)Orang-orang yang berasal dari negara lain yang hukumkeluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda (Amerika,Australia, Rusia dan Afrika Selatan)

e)Keturunan mereka yang tersebut diatas

2.Golongan Timur Asing
a)Golongan Cina (TiongHoa)
b)Golongan Timur Asing bukan Cina (Arab, India, Pakistan, Mesir dll)

3.Golongan Bumiputera (Indonesia)

a)Orang-orang Indonesia asli serta keturunannya yang tidak

memasuki golongan rakyat lain

b)Golongan rakyat yang dulu termasuk golongan lain-lain, lalu masuk

dan menyesuaikan hidupnya dengan golongan Indonesia asli

b.Pada Masa Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI 1945
1)UU RI No. 3 tahun 1946 tentang Kewarganegaraan Indonesia
2)KMB 27 Desember 1949
3)UU no. 62 tahun 1958 tentang penyelesaian dwi kewarganegaraan

antara Indonesia dan RRC

4)UU no. 4 tahun 1969 tentang pencabutan UU No. 2 tahun 1958

dinyatakan tidak berlaku lagi

a. Makna Persamaan

Saling menghargai dan menghormati orang lain tanpa membeda-bedakan suku,

agama, ras dan antargolongan (SARA)

b.Jaminan Persamaan Hidup (Pendekatan Kultural)

Beberapa nilai cultural bangsa Indonesia yang dapat dilestarikan :

1. Nilai Religius

2.Nilai Gotong Royong
3.Nilai Ramah Tamah
4.Nilai Cinta Tanah Air

c.Jaminan Persamaan Hidup dalam Konstitusi Negara

Jaminan persamaan hidup warga Negara di dalam konstitusi negara adalah :

a)Pembukaan UUD 1945 alinea 1

b) Sila-sila Pancasila

c)UUD 1945 dan peraturan peundangan lainnya

2.Berbagai Aspek Persamaan Kedudukan Sikap

Warga Negara

a. Bidang Politik

a.Kewajiban bela negara terhadap keberadaan dan kelangsungan

NKRI

b.Pengembangan sistem politik nasional yang demokratis,

termasuk penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.

c.Meningkatkan partai politik yang mandiri dengan pendidikan

kaderisasi yang intensif dan komprehensif.

d.Memperketat dan menetapkan prinsip persamaan dan
antidiskriminasi dalam kehidupan masyarakat bangsa dan
negara.

b. Bidang Ekonomi

a. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan dalam lapangankerja atau perbaikan taraf hidup ekonomi dan menikmati hasil-hasilnyasecara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan darma baktinyayang diberikankepada masyrakat, bangsa, dan negara

b. Persamaan kedudukan di bidang ekonomi untuk menciptakan sistem

ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan bersaing sehat, efisien,

produktif, berday saing, serta mengembangkan kehidupan yang layak

anggota masyarakat.

c. Bidang Hukum

Dalam pasal 27 UUD 1945 secara jelas disebutkan bahwane gara

menjamin warga negaranya tanpa membedakan ras, agama, gender,

golongan, budaya, dan suku.

d. Bidang Sosial-Budaya

Persamaan kedudukan di bidang sosial-budaya di antaranya :

memperoleh pelayanan kesehatan
kebebasan mengembangkan diri
memperoleh pendidikan yang bermutu
memelihara tatanan sosial.

3.Contoh Perilaku yang Menampilkan Persamaan

Kedudukan Warga Negara

Menghargai dan menghormati kedudukan individu dengan tidak

menonjolkan perbedaan yang ada

Menjaga tali persaudaraan dalam suatu lingkungan

Negara menjamin persamaan kedudukan warga Negara, sehingga

setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama

Tidak memicu konflik yang disebabkan karena terlalu mengagung-

agungkan atau membangga-banggakan agama/ras/golongan

pribadi

Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan

martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa

Tidak mengambil hak-hak milik orang lain

C.Persamaan Kedudukan Warga NegaraTanpa Membeda-bedakan Ras, Agama,Gender, Golongan, Budaya dan Suku

Berikut upaya-upaya menghargai persamaan kedudukan warga negara:

a)Setiap kebijakan pemerintah hendaknya bertumpu pada

persamaan dan menghargai pluralitas

b)Pemerintah harus terbuka dan membuka ruang kepadamasyarakat berperan serta dalam pembangunan nasionaltanpa membeda-bedakan sara, gender, budaya

c) Produk hukum atau peraturan perundang-undangan harus

menjamin persamaan warga Negara

d) Partisipasi masyarakat dalam politik harus memperhatikan

kesetaraan sara dan gender

Penerapan prinsip persamaan kedudukan warga negara antara lain :

a)Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan

Yang Maha Esa kepada orang lain

b)Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan

martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa

c)Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasisetiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama,kepercayaan, jenis kelamin kedudukan social, warna kulit dsb

d)Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain

e)Sebagai warga Negara dan masyarakat, setiap manusia Indonesia

mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama

f)Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban

g)Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat

pemerasan terhadap orang lain